Deskripsi Pelatihan
Pelatihan Developing Effective Public Policy & Policy Delivery dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan kebijakan publik yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pedoman teknis lainnya, pelatihan ini berfokus pada penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Peserta akan mempelajari prinsip-prinsip dasar kebijakan publik, pendekatan berbasis data, dan praktik terbaik untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan, terukur, dan berdampak nyata pada pembangunan.
Tujuan
- Memahami prinsip dan proses penyusunan kebijakan publik sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Menguasai teknik analisis kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).
- Memahami proses konsultasi publik untuk menciptakan kebijakan inklusif dan partisipatif.
- Meningkatkan keterampilan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan.
- Menjamin keselarasan kebijakan dengan visi, misi, dan program prioritas nasional maupun daerah.
Target Peserta
- Pejabat pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan.
- Staf perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di instansi pemerintah.
- Pegawai organisasi non-pemerintah (LSM) yang fokus pada advokasi kebijakan publik.
- Akademisi, peneliti, dan konsultan yang bekerja di bidang kebijakan publik.
- Profesional yang ingin memperdalam pemahaman tentang kebijakan publik dan implementasinya.
Silabus
Konsep Dasar Kebijakan Publik
- Definisi dan karakteristik kebijakan publik
- Landasan hukum kebijakan publik di Indonesia
- Peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam kebijakan publik
Kerangka Regulasi Penyusunan Kebijakan
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Kebijakan teknis sektoral sebagai acuan
Analisis Kebijakan Publik
- Teknik evidence-based policy analysis
- Penggunaan data dan statistik dalam pengambilan keputusan
- Identifikasi masalah, tujuan, dan alternatif kebijakan
Proses Penyusunan dan Implementasi Kebijakan
- Perencanaan strategis dan penyelarasan dengan RPJMN/RPJMD
- Konsultasi publik dan manajemen pemangku kepentingan
- Penerapan kebijakan dalam konteks lokal dan nasional
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
- Kerangka logis (logical framework) untuk evaluasi kebijakan
- Indikator keberhasilan kebijakan (Key Performance Indicators – KPIs)
- Pelaporan hasil dan pengambilan keputusan berbasis evaluasi
Studi Kasus dan Simulasi Praktis
- Studi kasus kebijakan di tingkat nasional dan daerah
- Simulasi penyusunan dan implementasi kebijakan
- Diskusi kelompok dan rekomendasi perbaikan kebijakan
Fasilitas
- Modul pelatihan dan seminar KIT
