Strategic Public Affairs and Government Relations Programme

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan Strategic Public Affairs and Government Relations Programme ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta dalam membangun dan mengelola hubungan antara pemerintah dan publik, serta antara sektor publik dan sektor swasta. Dalam konteks Indonesia, pelatihan ini relevan dengan perkembangan kebijakan pemerintah yang mencakup aspek pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Program ini akan mempelajari strategi komunikasi yang efektif, teknik hubungan pemerintah, serta pengelolaan isu-isu penting yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik.

Pelatihan ini mencakup teori-teori dasar mengenai public affairs, teknik lobby yang efektif, serta peran penting hubungan pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dengan pendekatan yang praktis, peserta akan belajar untuk membangun komunikasi strategis, menangani krisis komunikasi, serta memperkuat pengaruh kebijakan melalui pengelolaan hubungan yang baik.

Tujuan

• Memahami konsep dasar public affairs dan peran penting hubungan pemerintah dengan masyarakat dan sektor lainnya.
• Mempelajari teknik-teknik hubungan pemerintah (government relations) yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan publik.
• Mengembangkan keterampilan dalam merancang strategi komunikasi dan hubungan dengan stakeholder utama di sektor publik dan swasta.
• Meningkatkan kemampuan dalam menangani isu dan krisis komunikasi dalam konteks pemerintah.
• Menumbuhkan keterampilan lobby yang etis untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kepentingan publik.
• Mempelajari regulasi yang mengatur keterbukaan informasi dan hubungan pemerintah dengan publik sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

Target Peserta

1. Pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan, komunikasi pemerintah, dan hubungan dengan publik.
2. Profesional yang bekerja di lembaga pemerintah, BUMN, atau organisasi sektor publik yang terlibat dalam public affairs dan government relations.
3. Konsultan yang memberikan layanan terkait hubungan pemerintah dan publik serta manajemen komunikasi publik.
4. Pimpinan perusahaan yang berinteraksi dengan sektor publik dan pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis.
5. Akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik dalam studi hubungan pemerintah dan masyarakat serta komunikasi publik.

Silabus

1. Pengantar Public Affairs dan Government Relations

• Definisi dan ruang lingkup public affairs dan government relations
• Peran penting komunikasi strategis dalam pemerintahan
• Pengenalan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pengaruhnya terhadap hubungan pemerintah-publik
• Etika dan standar dalam hubungan pemerintah dan masyarakat

2. Strategi Komunikasi Pemerintah yang Efektif

• Merancang strategi komunikasi untuk mempengaruhi opini publik dan keputusan pemerintah
• Teknik komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan
• Penggunaan media dan teknologi untuk membangun citra positif pemerintah
• Studi kasus: Keberhasilan strategi komunikasi pemerintah di Indonesia

3. Lobbying dan Pengaruh dalam Pemerintahan

• Prinsip dan teknik lobby yang efektif dalam sektor publik
• Membangun hubungan dengan pemangku kepentingan utama: anggota DPR, pejabat pemerintah, dan masyarakat
• Etika lobbying di Indonesia: antara kepentingan publik dan bisnis
• Studi kasus: Pengaruh lobby dalam kebijakan pemerintah yang berhasil

4. Manajemen Isu dan Krisis dalam Pemerintahan

• Identifikasi dan manajemen isu-isu penting yang mempengaruhi kebijakan publik
• Teknik penanganan krisis komunikasi dalam pemerintahan
• Pengelolaan hubungan dengan media dan publik selama krisis
• Studi kasus: Penanganan krisis komunikasi dalam pemerintah daerah dan pusat

5. Membangun Hubungan Pemerintah dengan Sektor Swasta

• Strategi pengelolaan hubungan pemerintah dengan sektor swasta
• Memahami kebutuhan kedua belah pihak dalam membangun kolaborasi yang sukses
• Pengaturan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur dan kebijakan publik
• Studi kasus: Public-private partnership (PPP) dalam proyek pemerintah

6. Pengelolaan Stakeholder dalam Public Affairs

• Teknik analisis stakeholder untuk menentukan siapa yang perlu diajak berkolaborasi
• Membangun dialog dan komunikasi dengan stakeholder internal dan eksternal
• Meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan melalui konsultasi dan feedback
• Studi kasus: Pengelolaan stakeholder dalam kebijakan publik besar di Indonesia

7. Regulasi dan Kebijakan dalam Public Affairs

• Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait hubungan pemerintah dan masyarakat
• Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sektor publik dan swasta
• Menerapkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pengelolaan anggaran dan hubungan pemerintah dengan masyarakat
• Pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan pemerintahan

8. Evaluasi Kinerja dalam Public Affairs

• Teknik pengukuran efektivitas strategi public affairs dan government relations
• Penggunaan survei dan analisis media untuk mengukur keberhasilan komunikasi pemerintah
• Penyusunan laporan dan umpan balik untuk meningkatkan hubungan dengan publik
• Diskusi kelompok: Evaluasi dan rekomendasi dalam mengelola hubungan pemerintah-publik

Fasilitas

• Modul pelatihan dan seminar KIT